Ditulis pada 18 October 2013 , oleh admin , pada kategori Kegiatan

Demi mewujudkan peningkatan bersama serta pengendalian proses penjaminan mutu selaras dengan visi dan misi Universitas Brawijaya ke depan, Senin, (26/8), UB mengundang para jajaran dekanat seluruh fakultas untuk menghadiri workshop revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU). Acara yang bertempat di ruang sidang lt.8 gedung rektorat ini diikuti sebanyak 82 peserta yang terdiri dari para Dekan fakultas, Kasubag Akademik, Kasubag Keuangan serta tim dari UB cabang Kediri.

Secara garis besar , workshop MKU ini diselenggarakan bertujuan untuk pembenahan diri secara sistematis baik penataan secara struktural maupun fungsinya. Mengingat polemik internal yang dihadapi UPT MKU sendiri sangat berat, diharapkan workshop ini dapat menjadi ajang sharing bersama pihak-pihak yang terkait.

Pada awal mulanya UPT MKU bernama Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Berdiri sejak 1983 sebagai pelaksanaan SK Dirjen Dikti No. 174/0/1983 tentang penataan jurusan di lingkungan universitas/institusi negeri. MKDU Universitas Brawijaya sejak 1985 berubah statusnya menjadi MKDU yang secara administratif berada di Fakultas Hukum, walau secara operasional berada di tingkat universitas.

Pada 1997 UPT MKDU Universitas Brawijaya berubah namanya menjadi UPT mata Kuliah Umum (MKU) tanpa merubah susunan organisasi, personalia maupun tugas-tugasnya. Sedangkan pada tahun 2000, berdasarkan SK Rektor No. 17/SK/2000 mengenai Sentralisasi Perkuliahan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di tingkat universitas, maka tugas UPT MKU selain menyelenggarakan perkuliahan MPK (Pendidikan agama, kewarganegaraan dan pendidikan pancasila) secara sentral di universitas juga menyelenggarakan administrasi pendidikan dan administrasi keuangan.

Namun sejak terbitnya SK Rektor No. 100/SK/2002 yang membatalkan Sentralisasi Penyelenggaraan MPK, maka tugas dan kewenangan UPT MKU menjadi sangat terbatas, sehingga kondisi internal juga cenderung melemah. Perihal kendala ini juga disampaikan langsung Dr. Istislam, SH, MHum selaku Ketua MKU UB. “Walau memiliki peran dan fungsi sebagai koordinator, namun kenyataannya, UPT MKU sendiri masih mengalami banyak miss-communication dengan pihak fakultas dalam menyelenggarakan MPK. Tentunya hal tersebut membuat koordinasi tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dr. Istislam SH, MHum Berdasarkan SK Rektor di atas, tugas pokok UPT MKU hanyalah sebatas mengkoordinasi dan mendistribusikan para pengajar MPK ke masing-masing fakultas, padahal sejatinya UPT MKU memiliki peran strategis dalam pembinaan karakter dan pengembangan kepribadian mahasiswa. “Kedepannya, setidak-tidaknya  UPT MKU tidak hanya menjadi koordinator semata, namun juga memiliki peran serta dalam penyelenggaraan (pelaksana) bersama fakultas,” tegas Dr. Istislam.

Hal ini-pun pada akhirnya memicu penyelenggaraan MPK yang tidak selaras di masing-masing fakultas. Ada beberapa fakultas yang menurutnya menyelenggarakan perkuliahan MPK tanpa berkoordinasi/meminta penempatan dosen  kepada UPT MKU, ada pula fakultas yang sama sekali tidak mengambil dosen MPK dari MKU, tetapi dari luar UB, sehingga secara personal masih belum bisa dipastikan standar kualifikasinya. Ditambah lagi tidak seimbangnya distribusi pemograman perkuliahan MPK tiap semesternya.  Menurut pantauan UPT MKU, untuk perbandingan mata kuliah Kewarganegaraan adalah 60 : 40 (ganjil-genap), Mk. Bahasa Indonesia 75 : 25, dan Mk. Pendidikan Agama Islam 90 : 10.

Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, ke depan, UPT MKU maupun fakultas mampu bekerjasama  untuk mengembangkan manajemen baik dari segi struktur, fungsi serta SDM-nya.